Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-29 (COP29) di Baku, Azerbaijan, ditandai dengan negosiasi intensif mengenai pendanaan iklim bagi negara berkembang. Setelah perundingan yang berlangsung hingga larut malam, negara-negara maju sepakat untuk memimpin mobilisasi dana sebesar US$300 miliar per tahun hingga 2035 guna membantu negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Kesepakatan ini merupakan bagian dari target yang lebih luas, yaitu menggalang pendanaan iklim hingga mencapai US$1,3 triliun per tahun pada 2035, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
Namun, sejumlah negara berkembang mengkritik komitmen tersebut sebagai tidak memadai. Mereka menilai bahwa jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan aktual untuk mengatasi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak. Perwakilan dari India menyebut kesepakatan ini sebagai “kurang memadai” dan menyoroti kurangnya keterlibatan negara berkembang dalam proses negosiasi.
Simon Stiell, Kepala Badan Perubahan Iklim PBB, menggambarkan kesepakatan ini sebagai “polis asuransi bagi umat manusia,” namun menekankan bahwa implementasi dan peningkatan komitmen tetap diperlukan untuk menghadapi krisis iklim secara efektif.
Selain itu, perundingan di COP29 juga diwarnai oleh perbedaan pendapat mengenai transisi dari bahan bakar fosil. Beberapa negara penghasil minyak utama, seperti Arab Saudi, menolak upaya untuk memasukkan komitmen pengurangan bahan bakar fosil dalam kesepakatan akhir.
Meskipun terdapat kemajuan dalam komitmen pendanaan, tantangan besar masih menghadang dalam memastikan bahwa dana tersebut benar-benar tersedia dan digunakan secara efektif untuk mendukung negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Komunitas internasional diharapkan terus bekerja sama untuk meningkatkan ambisi dan implementasi aksi iklim di masa mendatang.
